2016, Tidak Perlu Bawa Dompet

Layanan pembayaran online, PayPal merilis aplikasi pembayaran online InStore. Pembeli bisa belanja barang di toko kurang dari 30 detik.

Penjaga toko akan membawa pemindai barcode untuk menandai barang yang akan masuk dalam kantong belanja. Toko akan menggunakan aplikasi PayPal untuk memasukkan sandi. Proses ini akan menghasilkan barcode unik pada layar ponsel. Nota pembelian langsung dikirim ke email pembeli. 

Metode belanja baru ini mulai bisa digunakan di 230 cabang toko fesyen ternama Oasis, Warehouse, Coast, dan Karen Millen pada Kamis 31 Mei 2012. Toko yang bisa menerima cara ini akan diperbanyak dalam pengembangannya.

Menurut PayPal dalam pernyataan yang dilansir dari Daily Mail, "Anda tidak perlu membawa dompet pada 2016."

Aplikasi InStore memberikan jaminan keamanan transaksi. Tidak ada data personal dan finansial disimpan dalam ponsel. Aplikasi ini juga dikunci dengan PIN. Jika ponsel dicuri, maka maling tidak akan bisa menguras kantong virtual Anda. 

Apabila belanjaan Anda mengalami masalah, Anda bisa meminta refund. Barcode yang tersimpan di ponsel bisa dibawa ke toko untuk pengembalian.

"Hari ini menandai revolusi cara belanja kita," ujar Direktur Manajemen PayPal Inggris, Cameron McLean.

"Kami membuat cara yang simpel dan aman menggunakan ponsel untuk membayar di toko favorit Anda," imbuhnya.

PayPal sudah menanamkan investasi untuk pengembangan teknologi nirkontak ini. Bahkan, Anda tidak perlu menggesek kartu. (eh)

Kisah Tragis Seorang Mantan Petinju Dunia

Semasa hidup, Tapia sedikitnya empat kali mengalami kondisi nyaris tewas karena kokain.

Johnny Tapia (kanan) (trendmixer.com)

BERITA TERKAIT

Mantan juara dunia tinju lima kali, Johnny Tapia ditemukan tewas di rumahnya yang berada di Albuquerque, New Meksiko, Minggu lalu. Juru bicara kepolisian setempat, Robert Gibbs memaparkan pihaknya belum mengetahui penyebab kematian mantan petinju yang tutup usia pada 45 tahun itu. Proses otopsi tapia akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

Sepanjang kariernya, Tapia berhasil memenangkan lima kejuaraan di tiga kelas berbeda. Ia merebut gelar di kelas bantam WBA, IBF dan WBO, kelas bantam junior dan kelas bulu IBF. Sepanjang karirnya, Tapia mencatat rekor 59 kali menang, 5 kalah dan 2 kali seri.

Siapa nyana, meski karier tinjunya sukses, Tapia menyimpan pengalaman masa kecil yang sangat kelam dan membekas di pikirannya. Semua pengalaman masa kecilnya dituangkan dalam buku otobiografi yang berjudul, "Mi Vida Loca," (Hidup Gila Saya) yang diterbitkan 2010 lalu.

Di buku tersebut, Tapia menceritakan bagaimana hidupnya penuh tragedi. Apalagi, ia harus menjadi yatim piatu sejak berusia 8 tahun.
Seperti dilansir Guardian, dia ditinggalkan ayahnya yang wafat saat belum lahir. Di usia 8 tahun, ia menyaksikan ibunya diperkosa dan dirantai di mobil kemudian dibunuh dengan 26 kali tusukan obeng.

Pengalaman pahit inilah yang dipercaya membuat Tapia kerap terlibat dalam berbagai tindak kriminal. Sepanjang hidupnya, Tapia terlibat kasus penyalahgunaan narkoba jenis kokain, kecanduan alkohol, depresi dan kasus pelanggaran hukum. Di awal 1990-an, Tapia pernah dilarang bertinju selama 3,5 tahun karena kecanduan kokain.

Pada 2007, ia juga dirawat di rumah sakit setelah mengalami overdosis kokain. Di saat bersamaan, dua saudaranya tewas dalam kecelakaan lalu lintas usai membesuknya. Peristiwa naas ini semakin menambah suram kehidupan Tapia yang diliputi rasa bersalah.

Kematian bukanlah hal yang asing bagi Tapia. Semasa hidup, dia sedikitnya empat kali mengalami kondisi nyaris tewas karena kokain. Salah satu diantaranya, saat dia mengonsumsi berlebihan narkoba di malam pengantinnya. Beruntung, tidak lama berselang istrinya menemukannya dan segera memulihkannya. (one)

Tentang Tunjangan Hari Raya (THR)

Masalah pelaksanaan THR di Indonesia
Setiap menjelang Lebaran Idul Fitry kaum buruh di Indonesia selalu dihadapkan dengan permasalahan tentang pelaksanaan THR, beberapa pertanyaan yang sering muncul di kalangan kaum buruh adalah: tentang apa itu THR, berapa seharusnya jumlah THR yang berhak diterima oleh buruh dan bagaimana cara mendapatkannya dari majikan pengusaha).

Sangat ironis apabila, sampai saat ini masih banyak kaum buruh di Indonesia yang belum memahami betul soal tersebut. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa masalah ini sering kali muncul hampir tiap tahun menjelang hari raya Idul fitri dan menimbulkan berbagai macam persoalan khususnya dikalangan buruh karena memang masih banyak kaum buruh yang tidak mendapatkan THR, atau apabila mendapatkannyapun tidak sesuai dengan apa yang semestinya menjadi haknya, sehingga lagi-lagi pihak buruhlah yang menjadi korban dan yang selalu saja dirugikan, masalah-masalah yang terjadi adalah masih banyak buruh yang menerima begitu saja (tidak sesuai aturan) besaran THR yang diberikan oleh majikan (perusahaan), bahkan dengan berbagai macam alasan yang dikemukakan oleh pengusaha tidak sedikit kaum buruh yang sudah bekerja bertahun-tahun tetap saja tidak mendapatkan sama sekali hak atas THR. Padahal THR merupakan salah satu hak dasar/normatif buruh yang wajib diberikan oleh pengusaha sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Hal ini selain dikarenakan kaum buruh kurang memahami secara lebih terang dan lengkap tentang masalah-masalah hak dasar/normatif (THR) yang semestinya didapat oleh buruh juga karena peranan pemerintah dalam hal ini DISNAKERTRANS yang kurang berfungsi dalam melakukan sosialisasi dan kontrol pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran pemberian THR terhadap buruhnya. sehingga suka tidak suka kaum buruh dipaksa untuk berjuang apabila menginginkan semua hak-haknya dapat terpenuhi dan diberikan oleh pengusaha.

Sampai saat ini pelaksanaan THR masih menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/Men/1994. Menurut Peraturan Menteri (Permen) 04/1994, yang dimaksud THR adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. Banyak orang salah mengartikan bahwa THR merupakan pendapatan tambahan, sehingga orang menyebutnya dengan istilah "gaji ke-13". Padahal sebenarnya hak atas THR adalah hak yang seharusnya didapatkan buruh atas hasil kerjanya selama satu tahun. Hak ini kongkrit menjadi tuntutan kebutuhan hidup kaum buruh beserta keluarganya ditengah situasi ekonomi yang semakin terpuruk saat ini, dimana satu sisi harga-harga kebutuhan pokok rakyat yang semakin tinggi sedangkan sisi yang lain upah buruh yang masih sangat minim/rendah, lihat saja 45 item komponen dalam konsep penyusunan upah misalnya selain hanya dihitung berdasarkan kebutuhan hidup minimum bagi buruh lajang juga tidak ada komponen kebutuhan hidup buruh untuk mendapatkan tunjangan/biaya dalam menjalankan ibadah dimana salah satunya adalah merayakan Hari Raya Keagamaan. Sehingga sudah semestinya kaum buruh mendapatkan hak atas Tunjangan Hari Raya (THR).

Meskipun peraturan mengenai THR sudah ada akan tetapi pada kenyataannya buruh tidak secara otomatis mendapatkan apa yang semestinya menjadi haknya, karena pada kenyataan banyak para majikan (pengusaha) yang tidak memberikan hak atas THR kepada buruhnya sesuai dengan ketentuan. Banyak cara ditempuh oleh pihak pengusaha untuk mengindar dari kewajibannya untuk membayar THR, baik dengan cara terang-terangan dan terbuka maupun terselubung. Beberapa praktek yang umum dilakukan oleh pengusaha yang dapat kita simpulkan diantaranya adalah:

Pertama menggunakan alasan yang sangat lazim dan umum dilakukan oleh para pengusaha yaitu perusahaan tidak mampu memberikan THR sesuai ketentuan, sehingga dengan alasan tersebut pengusaha hanya memberikan THR atas dasar kemampuan dan kemauan dari pengusaha saja padahal semua majikan/pengusaha selama ini tidak pernah terbuka soal keadaan perusahaan yang sebenarnya dan berapa keuntungan perusahaan dari proses produksinya selama ini, sehingga banyak buruh tidak mendapatkan THR sesuai ketentuan yang berlaku. Alasan tersebut sebenarnya adalah alasan yang tidak memiliki dasar sama sekali, karena memang sudah menjadi tabi’at dari semua pengusaha yang selalu mengatakan perusahaan rugi, dan tidak pernah menyampaikan kepada buruhnya apabila perusahaan mendapatkan untung besar. Watak ini sangat melekat pada diri pengusaha sejak jaman kelahirannya.

Kedua dengan cara menggunakan tenaga kerja buruh kontrak dan out sourcing sehingga dengan alasan status tersebut pengusaha tidak bersedia memberikan THR pada buruhnya meskipun sudah bekerja bertahun tahun bahkan puluhan tahun sekalipun, padahal Menurut Pasal 2 Permen 04/1994, pengusaha wajib membayar buruh yang sudah bekerja secara berturut-turut selama 3 bulan atau lebih. Peraturan ini tidak membedakan status buruh, apakah buruh tetap, buruh kontrak, ataupun buruh paruh waktu. Asal seorang buruh telah bekerja selama 3 bulan berturut-turut, maka ia berhak atas THR. Sekalipun sudah ada aturan namun pada kenyataannya mayoritas pengusaha tidak bersedia tunduk pada aturan tersebut sehingga aturan hanya sebatas aturan belaka. Dan apabila buruh mulai memahami haknya tersebut dan berusaha mendapatkan haknya maka pengusaha segera memutus sementara kontrak kerjanya sebelum masa pemberian THR dan segera membuat kontrak baru sesudah hari raya. Semua itu pada intinya adalah upaya dari para pengusaha agar terhindar dari kewajibannya membayar THR.

Ketiga cara yang paling keji dilakukan oleh para pengusaha agar terhindar dari kewajiban membayar THR sesuai ketentuan adalah dengan memanfaatkan ketidaktahuan buruh masalah hak THR yaitu dengan mengelabuhi buruh berlagak layaknya orang yang baik hati dan dermawan dengan memberikan hadiah hari raya berupa pemberian bingkisan pakaian, makanan/buah-buahan dan sedikit uang, padahal apabila dihitung total peberian hadiah hari raya tersebut ternyata kurang bahkan jauh dari ketentuan yang seharusnya didapat oleh buruh.

Penjelasan singkat mengenai ketentuan THR di Indonesia

Siapa yang wajib membayar THR?
Menurut Permen 04/1994, setiap pengusaha wajib membayar THR. Peraturan perundang-undangan tidak mempersoalkan apakah seorang pengusaha itu perseorangan, memiliki perseroan terbatas, yayasan, atau perkumpulan. Pada intinya, setiap orang yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah wajib membayar THR.

Apa semua buruh berhak atas THR?
Menurut Pasal 2 Permen 04/1994, pengusaha wajib membayar buruh yang sudah bekerja secara berturut-turut selama 3 bulan atau lebih. Peraturan ini tidak membedakan status buruh, apakah buruh tetap, buruh kontrak, ataupun buruh paruh waktu. Asal seorang buruh telah bekerja selama 3 bulan berturut-turut, maka ia berhak mendapatkan THR.

Berikut ini beberapa paparan mengenai peraturan menteri tenagakerja dan transmigrasi yang mengatur soal THR.

Berapa Besar THR yang harus didapat buruh?
Bahwa besaran uang THR yang harus diterima seorang buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permen 04/1994 dengan rumus sebagai berikut.
1. Masa kerja 12 bulan atau lebih : 1 x upah sebulan. (upah pokok + Tunjangan tetap)
2. Masa kerja 3 - 12 bulan : jumlah bulan masa kerja x 1 bulan upah
12 bulan

Yang harus dicatat, ketentuan THR menurut Permen 04/1994 adalah ketentuan jumlah minimum. Apabila perusahaan memiliki aturan perusahaan, atau kesepakatan kerja bersama, atau kesepakatan kerja yang memuat ketentuan jumlah THR lebih dari ketentuan peraturan tersebut, maka jumlah yang lebih tinggi yang berlaku.

Sebaliknya, apabila ada ketentuan yang mengatur jumlah THR lebih kecil dari ketentuan yang diatur oleh peraturan tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan Permen 04/1994.

Sebagai contoh: A telah bekerja sebagai buruh kontrak di PT XYZ selama 5 bulan. Sebagai karyawan si A mendapat upah pokok Rp 2.000.000 ditambah tunjangan kesehatan Rp 200.000 dan tunjangan transportasi Rp 500.000. Maka A berhak mendapat THR sejumlah:

5 bulan
---------- x (Rp 2.000.000 + Rp 500.000 + Rp 200.000) = Rp 1.125.000,-
12 bulan

Kapan THR harus dibayarkan?
Menurut Permen 04/1994, THR harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamanaan si pekerja. Namun apabila ada kesepakatan antara pengusaha dan karyawan untuk menentukan hari lain pembayaran THR, hal itu dibolehkan. Untuk menhindari persoalan pemberian THR maka penting bagi kita untuk jauh-jauh hari minimal satu bulan sebelum waktu pelaksanaan THR sudah menyampaikan tuntutan tentang besaran THR yang harus diterima buruh dan memastikan waktu pelaksanaannya.

Bolehkah THR dalam bentuk barang?
Menurut Pasal 5 Permen 04/1994, THR bisa diberikan dalam bentuk selain uang dengan syarat sebagai berikut:
1. Harus ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha terlebih dahulu,
2. Nilai yang diberikan dalam bentuk non-tunai maksimal 25% dari seluruh nilai THR yang berhak diterima karyawan, dan
3. Barang tersebut selain minuman keras, obat-obatan, dan bahan obat, serta
4. Diberikan bersamaan pembayaran THR.

Bagaimana jika dipecat (PHK) sebelum Hari Raya?
Banyak perusahaan yang memecat (PHK) karyawannya sebelum Hari Raya atau membuat kontrak yang berakhir sebelum Hari Raya untuk menghindari kewajiban membayar THR. Namun sebenarnya Permen 04/1994 sudah mengantisipasi melalui Pasal 6 yang mengatur bahwa pekerja yang dipecat (PHK) maksimum 30 hari sebelum Hari Raya si pekerja, ia tetap berhak atas THR.

Sedangkan untuk buruh kontrak yang kontraknya berakhir paling lama 30 hari sebelum Hari Raya si pekerja, ia tidak berhak atas THR.

Bagaimana jika perusahaan tidak mampu?
Pasal 7 Permen 04/1994 menentukan, apabila pengusaha tidak mampu membayar THR boleh membayar THR lebih kecil dari ketentuan yang berlaku dengan syarat:
1. Mengajukan permohonan penyimpangan jumlah pembayaran THR kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Pengajuan paling lambat 2 bulan sebelum Hari Raya karyawannya.
3. Mengenai jumlah THR yang wajib dibayarkan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagaimana jika pengusaha melanggar ketentuan ini?
Menurut Pasal 8 Permen 04/1994, pengusaha yang melanggar ketentuan pembayaran THR diancam dengan hukuman baik pidana kurungan maupun denda.

Apa yang bisa dilakukan jika hak buruh atas THR dilanggar oleh pengusaha?
Jika hak atas THR selama ini dilanggar oleh pengusaha, maka buruh harus bisa segera mengkonsolidasikan seluruh buruh yang bekerja di pabrik dan membangun kekuatan dengan mendirikan serikat buruh apabila disitu belum ada serikat, jika sudah berdiri serikat maka para pimpinan serikat harus segera mengkonsolidasikan seluruh anggotanya dan mengajukan tuntutan bersama kepada pihak pengusaha. Dan apabila pengusaha tidak bersedia memenuhi tuntutan sebagaimana diatur dalam ketentuan berlaku maka serikat bisa membuat pengaduan pelanggaran hak normatif buruh kepada DISNAKER setempat sekaligus merancang aksi massa dengan cara mogok kerja, karena hanya dengan jalan itulah buruh dapat memaksa pengusaha memberikan haknya kaum buruh, sedangkan proses melalui jalur hukum adalah perjuangan sekunder yang juga penting dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat aksi massa yang dilancarkan.

Strategi Perencanaan Manajemen Pajak

Perencanaan dan Manajemen Pajak adalah suatu keniscayaan bagi setiap perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak Karena dalam undang-undang perpajakan Indonesia hal ini diperkenankan. Dengan menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak.
Dapatkan update terbaru dari permasalahan seputar Tax Management Planning lainnya yang akan dibahas dalam workshop ini.

MetodePelatihan :
Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah lektur, workshop, studi kasus dan konsultasi interaktif.

Materi
1. PENGANTAR UMUM MANAJEMEN PERPAJAKAN :
Pengertian Manajemen dan Perencanaan Perpajakan
Manajemen Perpajakan yang Ekonomis, Efisien, dan Efektif
Saat Pelaksanaan Manajemen Perpajakan dan Ruang Lingkup
Tanggung jawab Manajemen terhadap stakeholder
Hal-hal yang diperlukan dalam Manajemen Perpajakan
2. PERENCANAAN PAJAK UNTUKPPh Ps 21, PPh Ps 23, PPh Ps 26, PPh Final dan PPN :
Klausul perpajakan dalam kontrak kerja dengan pihak lain
PPh ditanggung perusahaan atau tunjangan pajak
Biaya perjalanan dinas: lump sum atau reimbursment
Tunjangan makan atau diberikan makan bersama
Tunjangan kesehatan atau diberikan fasilitas pengobatan
Konflik dalam withholding tax
Pembuatan Faktur Pajak
Saat pengkreditan pajak masukan
Rekonsiliasi antara PPh Badan dengan withholding dan PPN
3. PERENCANAAN PERPAJAKAN UNTUK PPH BADAN
Pengertian
Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tatacara pembukuan
Pemilihan metode penyusutan aktifa tetap
Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam Negeri
Pengurangan dam Pembebasan Angsuran PPh Pasal 25
Pengajuan SKB PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23
Rekonsiliasi PPh Badan dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN
Hand Phone, Sedan yang dipakai Karyawan
Revaluasi Aktiva Tetap
Hutang/Piutang kepada Pemegang Saham
Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Bunga Pinjaman dalam Kaitannya dengan Deposito
Pencadangan/Penghapusan Piutang tak Tertagih
Transaksi Capital Lease
Biaya Pra-Operasi an Bunga Pinjaman selama Masa Konstruksi
Transaksi Bangun Guna Serah
Reimbursable Items (Penggantian Biaya)
Penghasilan Bukan Objek PPh dan Penghasilan Objek PPh Final
Transaksi Valas
Konfirmasi Kredit Pajak
Rekonsiliasi Fiskal

TIMTRAINER
Terdiri dari para professional trainer dan praktisi akuntansi dan perpajakan dengan pengalaman lebih dari 15 tahun. Berpengalaman menangani permasalahan akuntansi dan perpajakan di berbagai variasi industri baik di BUMN, perusahaan swasta nasional maupun MNC. Dan memiliki pemahaman yang kuat atas perubahan peraturan perpajakan dan peraturan yang masih berlaku.

Tahun 2100 Permukaan Laut Naik 1,6 Meter

Pada penelitian yang dilakukan tahun 2007, PBB
memperkirakan bahwa kenaikan permukaan air laut di tahun 2100 mendatang hanya antara 18 sampai 59 sentimeter saja.


Percepatan perubahan iklim di Kutub Utara serta mencairnya sebagian es di Greenland berpotensi menaikkan ketinggian air laut hingga 1,6 meter pada tahun 2100 mendatang. Kenaikan ini lebih
tinggi dibandingkan sebagian besar prediksi ilmiah
sebelumnya. Kenaikan air laut hingga 1,6 meter akan mengancam sejumlah kawasan, mulai dari Bangladesh sampai Amerika Serikat dan kota-kota mulai dari London hingga Shanghai. Kenaikan air laut juga akan meningkatkan biaya, misalnya pembangunan benteng penahan banjir atau tsunami di Jepang. “Enam tahun terakhir, sampai 2010, merupakan periode terpanas yang pernah tercatat di Kutub Utara,” demikian laporan yang dibuat oleh Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) yang didukung oleh delapan negara Arctic Council. Laporan itu menyebutkan bahwa gletser dan gunung es di Kutub Utara serta lapisan es di Greenland mempengaruhi kenaikan permukaan air laut global sebanyak 3 milimeter per tahun saat diamati antara tahun 2003 dan 2008. Sebelum ini, pada laporan yang disusun oleh
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), PBB pada tahun 2007, diperkirakan bahwa kenaikan permukaan air laut hanya antara 18 sampai 59 sentimeter saja di tahun 2100. “Kenaikan permukaan laut yang pada penelitian terbaru diprediksi jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan perkiraan sebelumnya merupakan hal yang mengkhawatirkan, ” kata Connie Hedegaard, seperti dikutip dari Scientific American, 5 Mei 2011. Penelitian ini, sebut Hedegaard, merupakan peringatan bagi kita bahwa mengatasi perubahan iklim menjadi sangat penting. Seperti diketahui, upaya PBB dalam memerangi perubahan iklim berjalan sangat lambat.
Menurut PBB, janji-janji para pemimpin negara untuk membatasi emisi gas buang, khususnya dari bahan bakar berbasis fosil, tidaklah cukup untuk menghindari perubahan yang sangat berbahaya itu. Untuk menindaklanjuti hasil penelitian terbaru itu, menteri luar negeri dari negara-negara Arctic Council yakni Amerika Serikat, Russia, Kanada, Swedia, Finlandia, Denmark, Norwegia, dan Islandia akan bertemu di Greenland pada 12 Mei mendatang. Sebagai informasi, peningkatan suhu di kawasan Kutub Utara rata-rata dua kali lipat di banding dengan kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia.